Hamauh Fm – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan (DLHKP) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Tahura Lapak Jaru, di Kuala Kurun, Selasa (22/11/2022).
Sekretaris Daerah Kabupaten Gumas Yansiterson dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Lurand mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Tahura Lapak Jaru.
“Melalui forum ini diharapkan mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak terkait mengenai pengelolaan Tahura agar terciptanya dan terselenggaranya pengelolaan Tahura Lapak Jaru yang optimal sesuai fungsinya,” ucapnya.
Lanjutnya, jika melihat arti penting dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan keterlibatan perangakat daerah serta stakeholder terkait karena disinilah diskusi awal perencanaan pembangunan pengelolaan tahura khususnya dan pembangunan kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Gumas dalam arti luas.
Dirinya berharap, dalam perkembangan kedepan Peraturan Daerah ini dapat menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan yang menjadi bagian dari rencana dan program kerja Pemerintah Kabupaten Gumas dalam rangka pembangunan di bidang Kehutanan.
“Secara khusus nantinya Peraturan Daerah ini mendukung terkait dengan kegiatan prioritas dan pelayanan publik, serta dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gumas yaitu SMART TOURISM,” ujarnya.
Sementara itu Kepala DLHKP Yohanes Tuah mengatakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Tahura Lapak Jaru ini bermaksud untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik, masyarakat, tokoh masyarakat dan instansi terkait terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah khususnya di Bidang Pengelolaan Tahura Lapak Jaru Kabupaten Gumas.
Lalu, Selain itu Forum Konsultasi Publik tentang Raperda Pengelolaan Tahura Lapak Jaru ini juga bertujuan sebagai sarana untuk menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gumas.
“Sehingga pelaksanaan Forum Konsultasi ini diharapkan dapat menjadi media Pembentukan komitmen seluruh stakeholder terkait, masyarakat dan DLHKP Bidang Pengelolaan Tahura,” tandasnya.
Pewarta : Dede Setiawan
Pimred : Emelia Marsinta